Ketepatan Mitigasi Dibutuhkan saat El Nino Menguji Ketahanan Produksi Padi Antarwilayah

JAKARTA - Di tengah capaian pemerintah dalam memperkuat produksi beras nasional dan pernyataan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras pada 2025, GREAT Institute mengingatkan bahwa surplus nasional tersebut kini diikuti oleh bayang-bayang ancaman El Niño yang berisiko menimbulkan guncangan produksi padi, fenomena yang menurut BMKG kini telah mencapai kategori sangat kuat dan berpotensi bertahan hingga awal 2027. Risiko tersebut menjadi salah satu temuan sektor strategis dalam GREAT Mid-Year Economic Outlook 2026: Membangun Kembali Kepercayaan, Menumbuhkan Optimisme.

Dalam laporan tersebut, GREAT Institute menilai posisi pangan nasional saat ini memang lebih kuat dibanding episode El Niño 2023–2024, tetapi angka agregat nasional dapat menyembunyikan kerentanan produksi yang sangat berbeda antarwilayah. Data BPS mencatat produksi beras nasional 2025 mencapai sekitar 34,7 juta ton, melampaui proyeksi kebutuhan konsumsi beras domestik oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar 31,2 juta ton.

Artinya, pada periode tersebut terdapat surplus beras lebih dari 3,5 juta ton. Sepanjang 2025 pemerintah juga tidak melakukan impor beras umum dan pada 2026 pemerintah masih memproyeksikan untuk tidak melakukan impor beras umum tersebut. “Produksi maupun cadangan beras kita memang masih berada dalam kategori aman. Bantalan nasional dari surplus beras 2025 bisa memberi pemerintah ruang gerak yang jauh lebih baik dibanding episode El Niño 2023–2024. Namun, ketepatan mitigasi pada produksi padi tetap diperlukan, terutama dalam mengantisipasi dampak kekeringan yang berbeda antarwilayah,” kata Ekonom GREAT Institute Hastuti, Senin (31/8/2026).

Baca juga: Helikopter Water Bombing Dikerahkan untuk Perkuat Penanganan Karhutla di Teluk Bintuni

Analisis GREAT Institute terhadap El Niño 2023-2024 menunjukkan enam provinsi yakni Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Maluku, dan Maluku Utara mengalami kontraksi produksi melampaui 10 persen. Pada kelompok provinsi tersebut, penurunan produksi lebih banyak berasal dari penurunan luas panen dibandingkan produktivitas per hektare.