Terancam Krisis Keuangan, AS Cicil Utang ke PBB Rp12 Triliun

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui pemerintahan Presiden Donald Trump memulai proses pembayaran USD725 juta atau sekitar Rp12 triliun kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bagian dari upaya melunasi tunggakan kontribusi yang telah lama menumpuk. Pembayaran tersebut diharapkan membantu menjaga operasional PBB di tengah tekanan keuangan yang semakin berat akibat tunggakan kontribusi negara-negara anggota.

"Transfer ini akan membantu membayar gaji staf PBB untuk beberapa waktu, meskipun mungkin tidak mencakup semuanya. Ini membuat kapal tetap bertahan sedikit lebih lama," ujar mantan pejabat PBB Eugene Chen dikutip dari Reuters, Sabtu (22/8/2026).

Baca Juga: Jerman, Prancis, dan PBB Kecam Ben-Gvir karena Minta Tentara Israel Bunuh 40 Warga Gaza Per Malam

Dana tersebut tercantum dalam surat pemberitahuan Departemen Luar Negeri AS kepada Kongres pada 4 Agustus dan direncanakan dicairkan sebelum Trump menyampaikan pidato dalam Sidang Umum PBB di New York pada September mendatang. Hingga kini, Washington belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan pembayaran tersebut di tengah kebijakan pemerintah AS yang sebelumnya memangkas pendanaan terhadap sejumlah badan PBB.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya memperingatkan bahwa organisasi tersebut menghadapi "keruntuhan keuangan yang sudah di depan mata" akibat tunggakan kontribusi negara-negara anggota. Kondisi tersebut mendorong PBB melakukan pemangkasan anggaran dan menekan pengeluaran operasional untuk mengatasi defisit keuangan.

Pembayaran USD725 juta itu masih kurang dari 20% dari total lebih dari USD4 miliar yang disebut PBB sebagai kewajiban AS pada Mei lalu. Namun, Washington selama ini menyatakan nilai tunggakan sebenarnya lebih rendah dan mengklaim telah melakukan sejumlah pembayaran kepada organisasi tersebut.