loading...
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dan memberikan ruang bagi sejarawan untuk menyusun sejarah secara objektif. Foto/Binti Mufarida
JAKARTA - Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon bahwa tidak terdapat bukti pemerkosaan massal yang terjadi pada Mei 1998 dikritik sejumlah kalangan termasuk Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas. Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, dan memberikan ruang bagi sejarawan untuk menyusun sejarah secara objektif.
“Dalam konteks hal yang sedang disusun oleh Kementerian Kebudayaan, mari kita sama-sama beri waktu para sejarawan untuk menuliskan,” katanya saat Konferensi Pers di Kantor PCO, Jakarta, Senin (16/6/2025).
Lebih lanjut, Hasan menyebutkan bahwa terlalu banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait isu ini. Dia menegaskan pentingnya proses penulisan sejarah dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel.
“Ini kan sekarang semua dalam proses dan dalam proses ini terlalu banyak spekulasi-spekulasi yang menyatakan ini tidak ada, ini ada, coba kita biarkan para sejarawan ini menuliskan ini, dan untuk nanti kita pantau kita pelototi kita periksa bareng-bareng,” tegasnya.
Baca Juga: Soal Proyek Penulisan Ulang Sejarah, Djarot PDIP: Tolong Benar-benar Sesuai Fakta
Hasan menekankan, yang menulis ini adalah para sejarawan yang juga kredibel. "Punya kredibilitas tinggi dan mereka tentu tidak akan mengorbankan kredibilitas mereka ya untuk hal-hal yang tidak perlu,” tambahnya.
Hasan juga menekankan bahwa para sejarawan yang terlibat dalam proyek ini memiliki integritas tinggi dan tidak akan mengorbankan kredibilitasnya demi kepentingan tertentu.
“Jadi kekhawatiran kekhawatiran semacam ini mungkin bisa jadi diskusi, tapi jangan divonis macam-macam dulu. Lihat saja dulu ya pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para ahli sejarah dalam menulis sejarah Indonesia,” papar Hasan.
