loading...
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin. Foto/Tangkapan layar IG @na_nurularifin
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan media sosial sebagai ruang untuk menghakimi seseorang yang baru diduga melakukan tindak pidana. Menurut Nurul, perkembangan teknologi digital membuat sebuah tuduhan dapat menyebar jauh lebih cepat daripada proses pembuktian. Kondisi ini berisiko melahirkan digital vigilantism atau praktik main hakim sendiri di ruang digital.
"Jangan sampai viral menjadi pengganti proses hukum. Seseorang yang baru diduga melakukan kesalahan tidak boleh langsung diposisikan sebagai pelaku sebelum ada pembuktian," kata Nurul dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026).
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, penyebaran foto, video, nama, alamat, tempat kerja maupun informasi keluarga seseorang yang belum terbukti bersalah dapat menimbulkan konsekuensi serius. Dampaknya tidak hanya menimpa orang yang menjadi sasaran tuduhan, tetapi juga keluarga dan lingkungan terdekatnya.
Baca Juga: Waspada Adu Domba dari Sosial Media
"Sekali informasi tersebar, jejak digitalnya sulit ditarik kembali. Kalau ternyata tuduhan itu keliru, kerusakan terhadap nama baik dan kehidupan sosial orang tersebut belum tentu bisa dipulihkan hanya dengan klarifikasi," ujarnya.
Media Sosial Bukan Pengadilan
Nurul menilai masyarakat perlu membedakan antara menyampaikan informasi dengan melakukan penghakiman. Media sosial dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau melaporkan sebuah peristiwa. Namun, ruang digital tidak boleh berubah menjadi pengadilan yang menentukan seseorang bersalah hanya berdasarkan potongan video atau narasi yang belum terverifikasi.
"Jangan hanya karena sebuah video viral kemudian kita menganggap seluruh konteksnya sudah diketahui. Informasi harus diverifikasi," kata Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar itu.
Baca Juga: 4 Kata Ini Ternyata Sudah Masuk KBBI, Ada Akamsi dan Doksing
