Tekan Konsumsi BBM, Pengamat Dorong Masyarakat Beralih ke Transportasi Publik

JAKARTA - Upaya mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara nasional perlu didorong melalui perubahan pola mobilitas masyarakat, khususnya dengan beralih dari kendaraan pribadi kepada penggunaan moda transportasi publik. Penggunaan moda transportasi publik secara massal, terutama di kota-kota besar, dinilai bisa menekan konsumsi BBM.

”Peralihan secara masif dari kendaraan pribadi ke transportasi massal di kota-kota besar seperti Jabodetabek akan efektif dalam penghematan BBM. Karena volume pengguna kendaraan di Jabodetabek sangat besar dibandingkan kota-kota lainnya di Indonesia,” kata pengamat tata kota, Yayat Supriyatna, Senin (30/3/2026).

Sebelumnya, survei global yang dilakukan Time Out pada akhir tahun lalu terhadap 18 ribu responden dunia, ibu kota Indonesia menempati peringkat ke-17 dari 50 kota dengan sistem transportasi publik terbaik dunia. Posisi itu menempatkan Jakarta sebagai kota kedua terbaik di Asia Tenggara setelah Singapura, sekaligus unggul dibanding Kuala Lumpur, Manila, dan Bangkok.

Baca Juga : WFH Setiap Jumat Dikhawatirkan Jadi Libur Panjang, DKI Bakal Perketat Pengawasan

Yayat melihat sistem moda transportasi massal memang sudah sangat masif dibangun di wilayah Jabodetabek. Saat ini, kata dia, opsi moda transportasi massal berbasis rel sudah mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar secara efisien. Selain MRT, LRT, dan KRL yang merupakan moda transportasi massal berbasis rel, Jabodetabek juga memiliki TransJakarta dan mikrotrans.

“Masyarakat yang berada di kawasan Jabodetabek hanya tinggal menyesuaikan waktu dengan kebutuhan menggunakan transportasi publik. Bila peralihan ke transportasi publik di Jabodetabek dilakukan secara masif, hal itu akan bisa berdampak besar terhadap pengurangan konsumsi BBM,” tuturnya.

Namun demikian, Yayat juga berharap kondisi serupa juga dapat dilakukan oleh masyarakat di daerah. Meskipun langkah ini tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur, tetapi perubahan budaya dan kebijakan di daerah sangat diperlukan. Untuk masyarakat di luar Pulau Jawa, Yayat mengakui layanan transportasi publik memang masih terbatas, bahkan cenderung tidak beroperasi secara optimal.