loading...
Pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret guna melindungi keselamatan 58 ribu jemaah umrah yang tertahan di berbagai bandara akibat eskalasi perang Amerika Serikat-Israel versus Iran. Foto: X/@QudsNen
JAKARTA - Pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret guna melindungi keselamatan 58 ribu jemaah umrah yang tertahan di berbagai bandara akibat eskalasi perang Amerika Serikat-Israel versus Iran. Penutupan wilayah udara Timur Tengah pascaserangan tersebut telah menyebabkan penundaan penerbangan massal.
Hal ini menyebabkan jemaah dalam kondisi rentan tanpa kepastian logistik dan pemulangan. “Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, dan Kementerian Perhubungan harus melakukan koordinasi intensif untuk memetakan dan mendata jemaah terdampak. Caranya dengan menyediakan akomudasi darurat dan bantuan logistik,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Abidin Fikri, Rabu (4/3/2026).
Menurut dia, harus diupayakan kemungkinan pengalihan rute penerbangan alternatif dan skema evakuasi bertahap jika situasi perang mengalami eskalasi yang membahayakan WNI jemaah umrah di Arab Saudi.
Abidin menekankan bahwa perlindungan WNI adalah prioritas utama negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Pihaknya akan terus mengawal dan mengikuti secara seksama perkembangan perang yang berkecamuk di Timur Tengah serta secara ketat memastikan keselamatan jemaah umrah agar kembali aman ke Tanah Air.
“Pemerintah harus hadir penuh. Jangan biarkan jemaah terlantar sekaligus mengimbau jemaah dan pihak travel penyelenggara umrah tetap tenang mematuhi instruksi KBRI Kementerian Luar Negeri,” katanya.
(jon)
