loading...
Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengapresiasi langkah pemerintah yang tidak menaikkan BBM imbas konflik Timur Tengah. Foto/SindoNews
JAKARTA - Langkah pemerintah yang tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, khususnya pertalite dan solar, di tengah ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah mendapat apresiasi. Terkait hal itu, pemerintah diminta memprioritaskan penggunaan BBM subsidi untuk transportasi publik.
Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan, kebijakan tersebut merupakan langkah tepat mencegah terjadinya inflasi serta menjaga daya beli Masyarakat. Alhasil, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% tidak terhambat.
Kapoksi Fraksi Gerindra Komisi VII DPR ini mencontohkan kebijakan serupa di Malaysia, yang hingga saat ini harga BBM subsidi belum mengalami kenaikan. RON 95 masih berada di kisaran 1,99 ringgit atau sekitar Rp8.800 per liter, sementara diesel berada di level 2,15 ringgit atau sekitar Rp9.000 per liter.
Baca juga: Minyak Dunia Melambung, Pemerintah Buka Opsi Kerek Harga BBM Subsidi
Kebijakan yang sama juga terjadi di Brunei Darussalam. Negara tersebut mempertahankan harga premium di kisaran 0,53 Dolar Brunei atau sekitar Rp6.400 per liter, serta RON 97 di level 0,88 Dolar Brunei atau setara Rp10.700 per liter tanpa subsidi.
Dia menilai, Indonesia bersama Malaysia dan Brunei Darussalam sebagai negara penghasil minyak mentah memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas harga energi domestik. Namun demikian, apabila Indonesia memiliki kemampuan fiskal yang memadai, maka pemerintah diharapkan tidak menaikkan harga BBM subsidi, khususnya untuk sektor transportasi publik massal seperti bus, truk dan kereta api, kapal penumpang laut termasuk, angkutan penumpang penyeberangan.
Langkah tersebut, dinilai penting untuk mencegah inflasi dan menekan beban biaya ekonomi masyarakat akibat efek berantai atau multiplier effect.
