Doxa Ijazah Jokowi dan Pertarungan Ruang Publik

Ramdansyah
Penasihat Hukum Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma

KONTROVERSI tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menggema di media sosial. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dr. Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa) kini berstatus tersangka atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Ketiga orang tersebut tetap mempertahankan argumen bahwa analisis dalam buku Jokowi’s White Paper menyimpulkan, dengan tingkat keyakinan 99,99 persen, ijazah Jokowi palsu.

Masalah utamanya bukan pada klaim Roy dkk apakah benar atau keliru. Dalam tradisi ilmiah, klaim selalu terbuka untuk diuji, disanggah, bahkan dibantah habis-habisan. Ilmu pengetahuan hidup dari keraguan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, keraguan diperlakukan sebagai dugaan tindak pidana. Di titik inilah demokrasi diuji. Bukan oleh jawaban atas pertanyaan, melainkan oleh keberanian untuk mempertanyakan. Ia telah menjelma menjadi pertarungan yang jauh lebih mendasar tentang siapa yang berhak menentukan kebenaran di ruang publik?

Polemik ini mencerminkan pertarungan wacana di ruang publik, di mana kelompok dominan sering kali menguasai narasi. Di sinilah terlihat bagaimana dominasi bekerja. Rakyat biasa cenderung pasrah, sementara elite politik dan media membentuk “kebenaran” yang kemudian diterima secara luas tanpa banyak pertanyaan. Dalam konteks ini, tuduhan Roy dkk dipandang sebagai upaya menantang norma yang telah mapan.

Dominasi sosial tidak hanya bertumpu pada persoalan ekonomi. Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu (1991) menjelaskan, selain modal ekonomi, terdapat pula modal sosial dan modal budaya yang memungkinkan suatu kelompok mendominasi kelompok lain. Dominasi dapat berupa kekuasaan simbolik.

Kelas yang didominasi—yakni masyarakat awam—sering kali kekurangan ketiga modal tersebut, sehingga menyerahkan berbagai urusan kepada kelompok dominan. Kelompok dominan tidak selalu memaksa, tetapi cukup membuat masyarakat selalu percaya apa yang mereka katakan.