loading...
Palestina jadi negara paling rawan konflik pada 2026. Foto/X
GAZA - Kekacauan global yang semakin meningkat mengancam akan memperdalam krisis kemanusiaan di seluruh dunia, dengan Sudan dan Palestina menghadapi risiko terbesar. Kedua negara tersebut sekali lagi menduduki puncak Daftar Pantauan Darurat Komite Penyelamatan Internasional (IRC), versi 2026.
Laporan tentang 20 krisis teratas dunia memperingatkan bahwa tren yang berbeda dari meningkatnya bencana dan menyusutnya pendanaan menandakan munculnya "kekacauan dunia baru" yang menggantikan tatanan berbasis aturan pasca Perang Dunia II.
Sudan dan Palestina Jadi Negara Paling Rawan Konflik pada 2026, Apa Pemicunya?
1. Kekacauan Melahirkan Kekacauan
"Kekacauan melahirkan kekacauan," kata presiden IRC, David Miliband. "Daftar Pantauan tahun ini adalah bukti penderitaan tetapi juga peringatan: tanpa tindakan mendesak dari mereka yang memiliki kekuasaan untuk membuat perbedaan, tahun 2026 berisiko menjadi tahun paling berbahaya."
Laporan tersebut menyatakan bahwa kondisi kekacauan global yang baru ditandai oleh “meningkatnya persaingan geopolitik, pergeseran aliansi, dan pembuatan kesepakatan transaksional”, yang telah berkonspirasi untuk menciptakan “serangkaian krisis dan terkikisnya dukungan bagi kelompok yang paling rentan di dunia”.
Baca Juga: 10 Pangkalan Militer Rahasia di Dunia, dari Bawah Tanah hingga Tersembunyi di Wilayah Antah Berantah
2. Hak Veto Jadi Biang Kerok
Laporan tersebut menunjukkan bahwa “lonjakan hak veto” di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah menghambat respons di Sudan dan Palestina.
Rusia secara teratur menghalangi gencatan senjata di Sudan, sementara Amerika Serikat berulang kali memveto gencatan senjata Gaza sebelum menyusun rencana perdamaian dengan dukungan aktor regional awal tahun ini.
3. 20 Negara Masuk dalam Daftar Konflik
20 negara dalam daftar pantauan, yang juga mencakup Sudan Selatan, Ethiopia, Haiti, Myanmar, dan Republik Demokratik Kongo, hanya mencakup 12 persen dari populasi dunia, tetapi mencakup 89 persen dari hampir 300 juta orang di seluruh dunia yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, demikian bunyi laporan tersebut.
