loading...
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menilai, eksploitasi nikel akan menjadi masalah baru bagi Raja Ampat, Papua Barat. Oleh karena itu harus ditutup total. Foto/Dok.SindoNews
RAJA AMPAT - Senator DPD RI menyampaikan kecaman keras atas aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tindakan tersebut merupakan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal.
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menilai, eksploitasi nikel akan menjadi masalah baru bagi Raja Ampat. Masalah itu bukan hanya soal kerusakan alam, tetapi juga hilangnya sumber hidup masyarakat.
Baca juga: 5 Penguasa Tambang Nikel di Raja Ampat, Ada Konglomerat China, BUMN hingga Perusahaan Hantu
Raja Ampat adalah kawasan strategis nasional yang kaya akan keanekaragaman hayati. Pariwisata menjadi sumber penghidupan masyarakat.
"Jika tambang dibiarkan terus masuk, maka ekosistem akan rusak. Hutan ditebang, tanah dikeruk, air dan udara tercemar, ikan-ikan hilang, biodiversitas lenyap, dampaknya tidak bisa dipulihkan bahkan dengan dana besar sekalipun,” tegas Filep, Minggu (8/6/2025).
Filep mendesak Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk segera turun tangan.
“Pemerintah harus melakukan investigasi menyeluruh. Izin usaha pertambangan yang merusak lingkungan harus dicabut tanpa kompromi. Negara tidak boleh tunduk pada tekanan ekonomi. Kepentingan jangka panjang rakyat dan kelestarian alam sebagai sumber kehidupan jauh lebih penting,” tandasnya.
Baca juga: Tambang Nikel di Raja Ampat Rusak Lingkungan, Seskab Teddy: Segera Kita Selesaikan
