Keberlanjutan Rekonsiliasi Indonesia-Timor Leste

Wahyuni Refi
Peneliti dan Praktisi Diplomasi Budaya Indonesia-Timor Leste, Mantan Ketum GMNI

BAGI segenap rakyat Indonesia, tanggal 27 September 2002 merupakan hari biasa, tanpa makna signifikan apapun. Namun lain halnya bagi masyarakat Timor Leste. Bagi mereka, 27 September 2002 adalah peristiwa bersejarah menandai berakhirnya integrasi Timor Timur ke Indonesia, yang ditandai dengan digantinya nama Timor Timur menjadi Timor Leste dan disahkannya bahasa Portugis menjadi bahasa nasional Timor Leste.

Pada tanggal tersebut, negara Republic Democratic of Timor Leste (RDTL) mendapatkan pengakuan internasional terkait keabsahan Timor Leste dengan diterimanya menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kini, tidak terasa sudah hampir 23 tahun berlalu, terhitung sejak 27 September 2002 hingga 27 September 2025 besok.

Berbagai hubungan diplomatik dan komitmen telah diikrarkan Indonesia-Timor Leste, guna mengokohkan kembali ikatan persaudaraan kedua bangsa. Kerja sama bilateral guna mewujudkan stabilitas kawasan pun telah dikerjakan. Namun bagi saya, sebagai praktisi diplomasi budaya dan sangat intens berinteraksi dengan elemen civil society di perbatasan kedua negara, hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste, masih terasa ada sesuatu yang kurang sesuai.

Memaknai hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste yang dibangun dengan sejarah kelam, mengharuskan kita mengambil kebijakan sebagaimana ungkapan Nelson Mandela pada hari Rekonsiliasi Nasional tanggal 16 Desember 1995 di Afrika Selatan; Reconciliation means working together to correct the legacy of past injustice.

Makna dari rekonsiliasi itu adalah kerja bersama untuk memperbaiki ketidakadilan di masa lalu. Ini sangat relevan dengan hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste, di mana hubungan bilateral harus diletakan pada dasar semangat rekonsiliasi dengan tujuan bukan untuk melupakan luka masa silam, melainkan secara bersama aktif untuk bekerja dalam memperbaiki warisan ketidakadilan akibat konflik masa lalu.