loading...
Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi DKI Jakarta menggalang dana untuk korban banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar. Foto/SindoNews
JAKARTA - Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi DKI Jakarta menggalang dana untuk korban banjir Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Dana untuk korban bencana ini dihimpun melalui ajang BK Award 2025 pada Sabtu (13/12/2025) malam.
Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Yudha Permana mengatakan, BK Award akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dewan kepada masyarakat.
“Jadi, ini adalah donasi tahap kedua, yang tahap pertama minggu lalu sudah kita serahkan, dan insya Allah, alhamdulillah hari ini sudah terkumpul. Berapa pun nilainya, kita bersyukur alhamdulillah," kata Yudha.
Baca juga: Momen Haru Prabowo di Pengungsian Langkat, Peluk Ibu-ibu hingga Lap Anak Sakit
Hingga pukul 21.20 WIB, donasi dalam acara BK Award 2025 yang terkumpul mencapai Rp359.681.648 hingga. Donasi akan ditutup tepat pukul 00.00 WIB. Donasi yang terkumpul nantinya diberikan kepada BPBD DKI Jakarta untuk selanjutnya disalurkan kepada warga terdampak. Perwakilan dari DPRD DKI Jakarta juga direncanakan meninjau langsung ke lokasi terdampak.
"Insya Allah, bilamana memungkinkan, mungkin dari kami, dari Badan Kehormatan, akan mewakili untuk ke Sumatera Utara atau Sumatera Barat atau ke Aceh, insya Allah," ucapnya.
Terkait dengan pelaksanaan BK Award, Yudha menyebut kegiatan ini akan dilaksanakan rutin setiap tahun. Kegiatan ini diharapkan akan menjadi budaya baik sekaligus bentuk pertanggungjawaban kinerja DPRD kepada warga Jakarta.
Baca juga: Mensesneg: Rumah Sakit di Lokasi Bencana Sumatera Mulai Beroperasi
“Kegiatan ini menjadi yang pertama dilakukan DPRD DKI Jakarta, dengan membuka pintu selebar-lebarnya bagi warga, pelajar, dan mahasiswa untuk bertemu serta berdiskusi langsung dengan anggota dewan,” ujarnya.
BK Award 2025 digelar dengan motivasi penegakan integritas. Penilaian dilakukan sejak Januari 2025 dengan tujuh kategori penghargaan, berdasarkan indikator objektif seperti tingkat kehadiran rapat, kinerja legislasi, laporan pertanggungjawaban, hingga pelayanan publik dan perjuangan aspirasi masyarakat.
