loading...
Laksma TNI Salim, Kapusjianmar Seskoal. Foto: Istimewa
Laksma TNI Salim
Kapusjianmar Seskoal
PERUBAHAN karakter peperangan pada abad ke-21 membawa kita pada sebuah kenyataan strategis yang tidak dapat lagi diabaikan: pertahanan negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghancurkan kekuatan lawan, tetapi semakin ditentukan oleh kemampuan mempertahankan kemampuan bangsa untuk melihat, memahami, menilai, memutuskan, dan bertindak secara benar di tengah ketidakpastian. Kapal perang, pesawat tempur, rudal, radar, satelit, jaringan siber, dan sistem persenjataan tetap merupakan instrumen fundamental pertahanan negara.
Namun, semua instrumen tersebut pada akhirnya berada di bawah kendali manusia. Sebelum sebuah senjata digunakan, terdapat manusia yang mengamati; sebelum keputusan diambil, terdapat manusia yang menafsirkan; sebelum negara bertindak, terdapat manusia yang menentukan apa yang dianggap sebagai ancaman, peluang, risiko, dan kepentingan nasional.
Karena itu, ketika peperangan berkembang dari Network-Centric Warfare menuju hybrid warfare, multi-domain operations, dan cognitive warfare, pusat gravitasi pertahanan semakin mendekati sesuatu yang paling fundamental sekaligus paling rapuh: pikiran manusia. Tulisan ini sendiri menempatkan perubahan tersebut sebagai pergeseran dari pertarungan antarplatform menuju pertarungan antarsistem dan jaringan, yang kemudian memasuki ruang persepsi dan pengambilan keputusan.
Dalam kerangka tersebut, cognitive warfare perlu dipahami lebih luas daripada sekadar perang informasi. Ia merupakan kompetisi untuk memengaruhi cara individu, kelompok, dan masyarakat mempersepsi realitas, membangun keyakinan, menentukan prioritas, memberikan makna terhadap suatu peristiwa, dan akhirnya mengambil keputusan. Karena itu, sasaran strategis tidak selalu berupa pusat komando atau instalasi militer.
Sasaran dapat berupa kepercayaan publik, kohesi sosial, legitimasi institusi, moral masyarakat, persepsi terhadap ancaman, bahkan kemampuan suatu bangsa mencapai konsensus ketika menghadapi krisis. Tulisan ini akan mengidentifikasi konsekuensi tersebut dengan sangat jelas: kemenangan strategis tidak selalu membutuhkan kekalahan militer apabila masyarakat secara perlahan kehilangan kepercayaan kepada institusi negara, media, data publik, aparat, dan bahkan sesama warga negara.
Di sinilah teori sistem kompleks menjadi relevan. Indonesia bukan sekadar kumpulan kementerian, lembaga, TNI, Polri, perusahaan, media, dan masyarakat yang bekerja secara terpisah. Indonesia adalah suatu sistem sosial-politik yang kompleks, adaptif, dan saling bergantung. Gangguan terhadap satu komponen dapat menghasilkan efek berantai terhadap komponen lain.
Informasi palsu dapat menciptakan kepanikan; kepanikan dapat mengurangi kepercayaan; hilangnya kepercayaan dapat memperlemah legitimasi; legitimasi yang melemah dapat memperbesar polarisasi; polarisasi dapat menghambat pengambilan keputusan; dan keterlambatan keputusan dapat memperbesar dampak krisis. Karena itu, cognitive warfare harus dilihat sebagai ancaman sistemik, bukan hanya sebagai persoalan komunikasi publik.
Perspektif tersebut sekaligus menjelaskan mengapa OODA Loop John Boyd Observe, Orient, Decide, Act menjadi semakin penting dalam lingkungan strategis modern. Dalam situasi krisis, keunggulan tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang memiliki informasi paling banyak, tetapi oleh siapa yang mampu mengubah informasi menjadi pemahaman dan keputusan secara lebih akurat dan adaptif.
Distorsi pada tahap Observe dapat merusak Orient; kesalahan orientasi dapat menghasilkan keputusan yang keliru; dan keputusan yang keliru menghasilkan tindakan yang salah. Namun OODA Loop juga mengingatkan kita pada sesuatu yang lebih dalam: informasi tidak pernah berdiri sendiri. Informasi harus ditafsirkan. Dua orang dapat menerima informasi yang sama tetapi menghasilkan keputusan berbeda karena pengalaman, nilai, identitas, emosi, dan kerangka berpikir mereka berbeda.
Karena itu, pertahanan kognitif harus memperhatikan cognitive bias: confirmation bias, availability bias, anchoring, groupthink, dan berbagai bentuk penalaran yang dapat menyebabkan manusia mengambil keputusan secara tidak proporsional. Dalam lingkungan media sosial, persoalan ini menjadi semakin kompleks karena algoritma dapat memperkuat konten yang menarik perhatian dan emosi, sehingga masyarakat dapat terjebak dalam echo chamber dan filter bubble.
Manusia mungkin dapat mempermainkan WhatsApp, Instagram, media sosial, bahkan memanipulasi persepsi dan pikiran sesamanya. Mereka dapat menyembunyikan jejak, mengubah narasi, menciptakan kebohongan, atau membuat kebenaran tampak seperti kesalahan. Namun ada satu ruang yang tidak pernah benar-benar dapat mereka manipulasi: hati nurani dan pertanggungjawaban manusia di hadapan Sang Pencipta.
Apa yang tersembunyi dari manusia tidak pernah tersembunyi dari-Nya. Setiap niat, setiap kebohongan, setiap manipulasi, dan setiap kesalahan pada akhirnya memiliki pertanggungjawaban moral di hadapan Tuhan. Karena itu, kecanggihan teknologi boleh mengubah apa yang manusia lihat, tetapi tidak akan pernah mengubah kebenaran di hadapan Sang Pencipta.
Manusia dapat mempermainkan informasi, tetapi tidak dapat mempermainkan pengadilan Tuhan; manusia dapat mengelabui sesamanya, tetapi tidak dapat menyembunyikan kebenaran dari-Nya. Di sinilah epistemic security memperoleh arti strategis. Keamanan nasional tidak cukup hanya melindungi wilayah, jaringan, dan infrastruktur; negara juga perlu melindungi integritas proses pembentukan pengetahuan publik.
Ancaman epistemik terjadi ketika masyarakat kehilangan kemampuan untuk membedakan fakta, opini, propaganda, misinformasi, disinformasi, malinformasi, dan ketidakpastian. Masalah terbesar bahkan bukan ketika satu informasi palsu dipercaya, melainkan ketika masyarakat sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada lagi fakta yang dapat dipercaya. Ketika semua bukti dianggap palsu dan semua institusi dianggap berbohong, masyarakat dapat memasuki kondisi epistemic nihilism: bukan lagi memperdebatkan fakta, tetapi menyerah terhadap kemungkinan menemukan kebenaran.
Fenomena tersebut berbahaya bagi pertahanan negara karena setiap negara membutuhkan common factual ground. Masyarakat boleh berbeda dalam menafsirkan suatu fakta, tetapi mereka tetap membutuhkan sejumlah fakta bersama agar dapat melakukan deliberasi. Naskah Anda menggambarkan hubungan tersebut secara kuat melalui rangkaian shared reality → shared understanding → shared national interest.
Tanpa realitas bersama, pemahaman bersama semakin sulit dibangun; tanpa pemahaman bersama, kepentingan nasional dapat terfragmentasi; dan tanpa kemampuan menemukan kepentingan bersama, konsensus nasional menjadi semakin rapuh. Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut memiliki dimensi strategis yang sangat khas. Indonesia tidak dibangun berdasarkan keseragaman. Indonesia dibangun berdasarkan persatuan dalam keberagaman.
